.

.

.

.

.

    , , , , , , , ,

    ELVIPS.COM - DPR lewat rapat paripurna sudah mengesahkan Perppu 2/2017 tentang Ormas menjadi UU. Mari melihat kembali perppu yang diterbitkan Presiden Joko Widodo pada Juli 2017. 

    Perppu Ormas merupakan perubahan atas UU 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Ada sederet hal baru di Perppu Ormas ini. 

    Ketentuan yang diatur dalam Perppu Ormas yang diteken Presiden Joko Widodo pada Senin, 10 Juli, memperluas unsur larangan untuk ormas. Larangan yang lebih luas dari aturan sebelumnya di antaranya soal definisi paham yang bertentangan dengan Pancasila.

    Selain itu, Menteri Hukum dan HAM punya kewenangan langsung membubarkan ormas anti-Pancasila tanpa jalur pengadilan. Untuk mencabut status badan hukum ormas anti-Pancasila, Menteri Hukum dan HAM hanya melewati dua sanksi administratif.

    Pencabutan status badan hukum ditegaskan Perppu Ormas bersifat langsung. Pencabutan status badan hukum yang sama dengan pembubaran ormas ini dapat dilaksanakan Menteri Dalam Negeri atau Menteri Hukum dan HAM terhadap ormas yang asas dan kegiatannya nyata-nyata mengancam kedaulatan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

    Pada Selasa (24/10/2017) hari ini, Perppu Ormas diketok menjadi UU saat rapat paripurna DPR. Ada tujuh fraksi yang setuju, yaitu PDIP, Golkar, PKB, PPP, NasDem, Hanura, dan Demokrat. Tiga fraksi yang tidak setuju adalah Gerindra, PKS, dan PAN. 

    Berikut isi lengkap Perppu Ormas yang kini sudah sah jadi UU:

    , , , , , , , ,




    ELVIPS.COM - Semakin hari rahasia organisasi teroris yang menamakan diri sebagai ad Daulah al Islamiyah fi al Iraq wa as Suriyah alias Daisy atawa ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) makin terkuak. Terakhir mereka tidak menjadikan Zionis Israel sebagai musuh. Alasan yang dikemukakan, sebagaimana disampaikan Jurgen Todenhofer, karena Israel merupakan satu-satunya negara yang paling ditakuti ISIS.

    Todenfofer adalah seorang wartawan kawakan berusia 75 tahun. Pada 2014 ia pernah berada di Suriah selama sepuluh hari. Menurutnya, ISIS tidak takut terhadap serangan yang dilancarkan Rusia ataupun negara-negara yang tergabung dalam koalisi pimpinan Amerika Serikat (AS). Pasukan darat AS, Inggris dan negara-negara Eropa lainnya dianggap tidak berpengalaman melawan gerilyawan kota atau strategi teroris seperti yang dilakukan ISIS. Sebaliknya, lanjut wartawan asal Jerman ini, Israel sangat tangguh dalam bertempur melawan gerilyawan dan teroris.

    Hingga sekarang negara-negara yang tergabung dalam koalisi pimpinan AS memang belum menurunkan pasukan darat mereka untuk melawan ISIS. Todenfofer menganalisa, hal itu sengaja dilakukan pasukan koalisi karena mereka mengetahui ketangguhan ISIS dalam perang gerilya kota ataupun dengan cara teror. Salah satunya dengan serangan bom bunuh diri.

    Namun, pandangan Todenhofer ini segera dibantah oleh sejumlah pengamat dan ahli strategi perang di Timur Tengah. Sebagaimana ditulis media al Sharq al Awsat dan Aljazeera.net, gabungan pasukan dari negara-negara NATO (North Atlantic Treaty Organization/Pakta Pertahanan Atlantik Utara) akan susah untuk dilawan, apalagi hanya oleh ISIS yang cuma mempunyai puluhan ribu personil. Itu pun bukan personil militer terlatih sebagaimana negara-negara maju. Dua media itu lalu mencontohkan tentang penggulingan rezim Taliban — yang didukung Alqaida — di Afghanistan, rezim Saddam Husein di Irak, dan rezim Muamar Qadafi di Libia.

    Yang jadi persolan adalah hingga kini koalisi internasional pimpinan AS dan juga koalisi negara-negara Islam pimpinan Arab Saudi yang baru terbentuk, serta militer dari negara asing lainnya — termasuk dari Rusia –, belum menurunkan pasukan darat mereka. Yang berlangsung selama ini adalah serangan udara secara sporadis dan kurang terkordinasi dalam satu komando, sehingga hasilnya pun kurang maksimal.

    Penyebabnya berbagai-bagai. Di antaranya, pertama, koalisi yang ada sekarang ini, terutama dari negara-negara Arab dan Islam (negara dengan penduduk mayoritas Muslim) bisa dikatakan sebagai koalisi setengah hati. Pemerintahan di Irak sekarang adalah penganut Syiah. Begitu pula dengan rezim Bashar Assad yang berkuasa di Suriah. Bila kelompok militan ISIS dihabisi, maka yang berkuasa di Irak dan Suriah otomatis adalah Syiah. Dan, bukan rahasia lagi negara-negara Arab, khususnya negara-negara Teluk, sangat khawatir dengan pengaruh Syiah yang semakin membesar.

    Kedua, AS sebagai pimpinan koalisi sebenarnya tahu segala gerak-gerik pasukan ISIS. Apalagi mereka mempunyai peralatan militer yang sangat canggih. Namun, mereka sengaja membiarkan pergerakan pasukan ISIS hanya dihadapi militer Irak. Padahal, tulis al Sharq al Awsat, bila AS mau mereka bisa langsung menggempur pasukan ISIS lewat serangan udara dan darat.

    Tidak diketahui dengan pasti apa alasan AS. Namun, yang bisa diprediksi adalah bahwa AS telah mengambil keuntungan dari konflik yang terjadi baik di Irak maupun Suriah. Bahkan di kawasan Timur Tengah pada umumnya. Terutama lewat perdagangan senjata, minyak, dan benda-benda purbakala, baik terang-terangan maupun lewat perdagangan gelap.

    Ketiga, meskipun pasukan koalisi internasional pimpinan AS telah berhasil dengan gemilang menghancurkan rezim Taliban dan Alqaida di Afghanistan dan rezim Saddam Husein di Irak, namun serangan itu telah meninggalkan trauma berkepanjangan, terutama buat AS dan Inggris. Serangan itu hingga sekarang masih memunculkan kritik yang tajam dari rakyat di kedua negara tersebut.

    Kondisi seperti itulah yang kemudian dimanfaatkan dengan baik oleh ISIS. Apalagi mereka tahu persis tentara Irak kurang terlatih dan mentalnya juga payah. Mereka adalah rekrutan baru. Sedangkan para mantan tentara Saddam Husein yang terlatih yang meyoritas Suni tidak dipakai lantaran diragukan loyalitasnya kepada Pemerintah Irak. Sementara itu di Suriah, konflik antara rezim Bashar Assad dan kelompok-kelompok oposisi telah mempermudah ISIS untuk ikut ‘bermain’.

    Yang aneh bin memprihatinkan, meskipun ISIS selalu mengklaim sebagai pejuang demi Islam dan kepentingan umat Islam, namun tak pernah sekalipun mereka, termasuk pemimpin tertingginya Abu Bakar al Baghdadi, menyatakan perang terhadap Zionis Israel. Yang menjadi musuh mereka selama ini justru orang-orang atau kelompok yang dianggap bisa menghalangi atau bahkan hanya berbeda pandang dengan mereka. Termasuk dalam kelompok ini adalah orang-orang Islam sendiri, baik Syiah maupun Suni. Sementara itu Zionis Israel dianggap bukan sebagai panghalang sepak terjang ISIS alias sebagai teman.

    Padahal, selama ini, Zionis Israel merupakan musuh bebuyutan dari mayoritas umat Islam. Bukan lantaran mereka adalah bangsa Yahudi, namun lebih karena sikap mereka yang kolonialis alias bangsa penjajah. Sudah berpuluh-puluh tahun Israel menduduki wilayah bangsa Palestina. Termasuk kompleks Masjidil Aqsa yang merupakan kiblat pertama dan tempat suci ketiga bagi umat Islam. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir ini Israel terus berusaha untuk ‘mengyahudikan’ segala hal yang terkait dengan Masjidl Aqsa, termasuk menggantikan indentitas Islam dengan identitas Yahudi.

    Namun, dengan munculnya kelompok teroris ISIS yang menebarkan ketakutan pada masyarakat internasional, konsentrasi negara-negara Arab dan Islam (negara berpenduduk mayoritas Muslim) pun tersedot kepada mereka. Hal ini jelas menguntungkan Zionis Israel.

    Dalam jajak pendapat yang dilakukan kepada warga Israel bulan lalu didapat hasil bahwa negara-negara Arab dan Islam kini sudah tidak mereka anggap sebagai ancaman serius terhadap eksistensi negara Israel. Yang mereka khawatirkan justeru gerakan intifadah para pemuda Palestina. Mereka dianggap ancaman berbahaya bagi masyarakat Israel. Sayangnya, bangsa Palestina kini seolah berjuang sendirian. Tidak ada lagi negara Arab dan Islam yang memperdulikan nasib mereka, kecuali hanyalah dukungan politik alias hanya dukungan pernyataan.

    Karena itu, yang bisa dibaca dari pekembangan di Timur Tengah yang semakin ruwet ini adalah ISIS sangat pandai memanfaatkan keadaan demi kepentingan memperoleh kekuasaan. Sepak terjang mereka tidak ada hubungannya dengan ‘demi Islam dan membela serta memperjuangkan kepentingan umat Islam’. Bahkan tindakan teror yang mereka lakukan di mana-mana telah menimbulkan Islamophobia alias kebencian kepada Islam dan umat Islam. Hal ini jelas merugikan umat Islam sendiri.

    Yang memprihatinkan, ribuan orang, terutama para pemuda dari berbagai negara asing, telah berhasil direkrut oleh ISIS. Para pemuda itu terpincut pada klaim kelompok militan itu bahwa mereka berjuang demi Islam dan demi kepentingan umat Islam. Padahal, mereka sebenarnya hanyalah dimanfaatkan oleh para pemimpin ISIS untuk dijadikan tentara dalam rangka memperoleh kekuasaan. Sepak terjang ISIS jelas tidak ada hubungannya dengan Islam dan kepentingan umat Islam.

    Source: www.republika.co.id

    , , , , ,

    ELVIPS.COM - Meski Arcandra Tahar sudah diteguhkan status kewarganegaraannya sebagai WNI, belum ada kepastian bakal kembalinya Arcandra di Kabinet Kerja. Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali menegaskan kewenangan mengangkat menteri baru ESDM berada di tangan Presiden Joko Widodo. 

    "Proses berikutnya tergantung nanti kewenangan presiden," ujar JK di Kantor Wapres, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (9/9/2016).

    JK menegaskan status WNI yang didapat Arcandra dengan SK Menkum HAM itu bernomor AHU-1 AH.10.01 Tahun 2016 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, merupakan keputusan tepat. Alasannya ketentuan hukum di Indonesia tidak menganut asas mengenai orang yang tidak memiliki kewarganegaraan (stateless).

    "Tentu sudah mendapat penjelasan yang panjang lebar dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM soal proses itu. Kan banyak opsi sebenarnya, opsi yang normal 5 tahun tinggal berturut-turut, opsi cepat kalau dibutuhkan atau punya jasa, tapi itu dari warga negara lain ke warga negara Indonesia," sambung JK.

    Dari hasil kajian Kemenkum HAM, Arcandra sambung JK dipastikan sudah melepas status kewarganegaraan Amerika Serikat (AS). Menkum Yasonna Laoly sebelumnya menyebut Arcandra telah melepaskan kewarganegaraan AS per tanggal 12 Agustus 2016 dari Kedutaan AS. 

    Hal ini menurut Laoly dikuatkan dengan persetujuan Kementerian Luar Negeri AS pada tanggal 15 Agustus 2016 dengan penerbitan Certificate of Loss of Nationality dari negara tersebut.

    "Setelah dikaji ternyata ini setelah proses kemarin itu menjadi menteri dia menjadi stateless, tidak Indonesia karena sudah menjadi WN AS, tidak AS karena sudah menjadi pejabat publik di negara lain. Jadi setiap orang yang ada di sini tidak boleh stateless, karena itu karena dia berasal dari Indonesia maka diberikan kembali, apalagi tadi sudah keluar dari negara resmi hukum AS juga secara sukarela dengan permintaan tadi itu, jadi setiap orang tidak stateless. Jadi pilihannya warga negara Indonesia," papar JK.

    Menurut JK, penyelesaian urusan kewarganegaraan Arcandra, tidak berkaitan dengan posisi seseorang, semisal menteri.

    "Tidak berhubungan langsung dengan menteri atau tidak menteri. Tidak menteri pun tetap boleh begitu," ujarnya.

    , , , ,


    ELVIPS.COM - Presiden Joko Widodo mengancam bakal mengeluarkan Peraturan Presiden (PP) tentang Tax Amnesty (pengampunan pajak) apabila proses pembahasan RUU di DPR mandek. Hingga saat ini, lembaga legislatif terkesan menunda-nunda pembahasan RUU Tax Amnesty.

    “Tetapi kita sudah siapkan PP kalau tax amnesty di sana punya masalah,” tegas Jokowi saat menghadiri IESE 2016 di Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, Banten, Rabu (27/4/2016).

    Jokowi menegaskan, pemerintah tidak terlalu perlu menunggu DPR mengesahkan RUU menjadi UU Tax Amnesty. Masih banyak opsi
    untuk menggolkan kebijakan baru itu.

    “Kita tak harus tergantung pada UU Tax Amnesty,” ujar dia.

    Sebelumnya, pemerintah dan DPR sepakat melanjutkan pembahasan RUU Tax Amnesty. Namun, proses pembahasan RUU tersebut diprediksi kembali mundur.

    Wakil Ketua DPR Agus Hermanto sempat mengatakan sebagian fraksi masih ingin mempelajari soal ini.  Pembahasan dirasa sulit dilakukan pada masa sidang ini karena DPR akan memasuki masa reses 29 April.

    Sementara itu, Ketua DPR Ade Komarudin menjamin pihaknya segera merampungkan RUU Tax Amnesty. Ia menjamin Panja Tax Amnesty terbentuk, Rabu 27 April. Ade memastikan Panja pasti bekerja selama masa reses.

    Jokowi tak main-masin soal tax amnesty. Dalam rapat terbatas soal pengampunan pajak Senin 25 April, Jokowi kembali menegaskan posisi pemerintah. Tax amnesty dinilai penting untuk perekonomian Indonesia.

    Presiden ke-7 Indonesia ini memperkirakan akan ada uang berbondong-bondong yang masuk ke Indonesia dari luar negeri begitu tax amnesty diterapkan. Ia juga meminta kementerian terakit menyiapkan instrumen investasi. Instrumen itu dipersiapkan untuk arus masuk uang yang diprediksi bakal mengalir deras, baik investasi portofolio atau langsung.

    Menanggapi pernyataan Presiden Jokowi itu, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menganggap kebijakan Presiden menerbitkan PP tersebut  tidak tepat karena PP terbit mendahului Undang-undang.

    “Bahwa usulan Presiden untuk menerbitkan PP kan ada bila ada undang-undang, karena PP aturan di bawah undang-undang,” kata Agus, di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (27/4).

    Menurutnya, akan lebih tepat jika Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang (Perpu). “Kalau memang harus dilaksanakan ya, Pak Jokowi bukan keluarkan PP tapi Perpu sehingga kalau keluarkan PP ya mubazir, buat apa?”  ujarnya.

    Politisi Partai Demokrat itu melanjutkan, bahwa Perpu merupakan kewenangan Presiden, yang mempunyai kekuatan. “Sehingga Perpu pasti sesuatu peraturan yang betul-betul sangat insidentil, kalau ada sesuatu yang tidak insidentil pasti pemerintah tak akan keluarkan Perpu,” terangnya.

    Sumber : beritateratas/metronews
    posted from Bloggeroid

    , , ,

    Pengkaderan Kasebul

    Saya menempuh pendidikan di sekolah milik Cosmas Batubara, tokoh eksponen’66 yang menghadiri rapat di rumah Fahmi Idris yang juga dihadiri Sofyan Wanandi. Rapat mana untuk pertama kalinya Benny Moerdani mengungkap rencana menggulingkan Presiden Soeharto melalui kerusuhan rasial anti Tionghoa dan Kristen (Salim Said, Dari Gestapu Ke Reformasi, Penerbit Mizan, hal. 316).

    Salah satu kegiatan wajib di sekolah milik Cosmas Batubara adalah melakukan retreat dan tahun ajaran 1992-1993, seluruh siswa kelas 5 SD retreat selama lima hari di sebuah wisma sekitar Klender yang lebih mirip asrama daripada tempat retreat.

    Wisma lokas retreat tersebut sudah sangat tua dan berdesain khas gedung tahun 1960an. Sejak awal menjejakan kaki di sana saya sudah merasakan aura  yang tidak enak dan ini sangat berbeda dari lokasi retreat lain seperti Maria Bunda Karmel di puncak.

    Adapun kegiatan selama retreat lebih menekankan kepada kedisiplinan dan melatih mental sehingga setiap kamar tidak ada kipas angin atau AC, dan selama retreat kami dipaksa bangun jam 4 pagi ppadahal baru tidur rata-rata jam 11 malam, ada puasa sepanjang hari, berdoa semalam suntuk dan ada beberapa kegiatan yang tidak lazim seperti diminta mencium dan mengingat bau bumbu masakan atau bunga yang disimpan dalam beberapa botol kecil selanjutnya mata ditutup dan setiap anak akan disodori botol-botol tadi dan diminta menebak bau/wangi apa.

    Puluhan tahun kemudian saya membaca bahwa pada tahun 1967 tempat pendidikan Kaderisasi Sebulan (Kasebul) milik Pater Beek dipindahkan ke Klender, Jakarta Timur yang memiliki tiga blok, 72 ruangan dan 114 kamar tidur. Apakah lokasi yang sama Kasebul dengan tempat retreat adalah tempat yang sama? Saya tidak tahu.

    Puluhan tahun kemudian saya masih ingat pengalaman selama lima hari yang luar biasa melelahkan tersebut padahal saya tidak ingat pengalaman retreat saat di Maria Bunda Karmel, dan karena itu saya menjadi paham maksud Richard Tanter bahwa metode Kasebul yang melelahkan jiwa dan raga tersebut pada akhirnya akan menciptakan kader yang sepenuhnya setia, patuh kepada Pater Beek secara personal, menjadi orangnya Beek seumur hidup dan bersedia melakukan apapun bagi Pater Beek sekalipun  kader tersebut sudah pulang ke habitat asalnya.

    Apakah Kasebul masih dilakukan hari ini mengingat kekuatan Katolik dan Paus di Roma sudah tidak sekuat puluhan tahun silam, namun saya yakin Kasebul masih ada setidaknya tahun 1992-1993 sebab  Suryasmoro Ispandrihari mengaku kepada Mujiburrahman bahwa tahun 1988 dia pernah ikut Kasebul dan diajarkan untuk anti Islam, pernyataan yang dibenarkan oleh Damai Pakpahan, peserta Kasebul tahun 1984. Oleh karena itu saya tidak bisa sepenuhnya menyalahkan murid-murid pertama Pater Beek seperti Jusuf Wanandi, dan Sofyan Wanandi di CSIS bila mereka sampai hari ini tidak bisa melepas karakter Ultra Kanan untuk melawan Islam, bagaimanapun begitulah didikan Pater Beek, tapi tetap saja mereka tidak bisa dimaafkan karena mendalangi Kerusuhan 13-14 Mei 1998 dan harus diproses secara hukum.



    Kudatuli 1996

    Upaya menggerakan massa untuk jatuhkan Presiden Soeharto bisa dianggap dimulai pada tanggal 8 Juni 1996, ketika Yopie Lasut selaku Ketua Yayasan Hidup Baru mengadakan pertemuan tertutup dengan 80 orang di Hotel Patra Jasa dengan tema “MENDORONG TERCIPTANYA PERLAWANAN RAKYAT TERHADAP REZIM ORDE BARU DI DAERAH-DAERAH” yang dihadiri antara lain oleh aktivis mahasiswa radikal, tokoh LSM, mantan tapol, Sofyan Wanandi-Megawati Soekarnoputri-Benny Moerdani.

    Tidak berapa lama kemudian, operasi Benny Moerdani untuk meradikalisasi rakyat dengan tujuan “mendorong” mereka bangkit melawan Presiden Soeharto dimulai ketika pada tanggal 22 Juni 1996, Dr. Soerjadi, orang yang pada tahun 1986 pernah diculik Benny Moerdani ke Denpasar dan akhirnya menjadi Ketua PDI periode 1986-1992 dengan diperbantukan Nico Daryanto dari CSIS dan bekerja di bank milik kelompok usaha Sofyan Wanandi yaitu Gemala Grup dan akhirnya menjadi Presiden Direktur PT Aica Indonesia, akhirnya terpilih menjadi Ketua Umum PDI menggeser boneka Benny Moerdani, yaitu Megawati Soekarnoputri.

    Megawati dipersiapkan Moerdani sebagai boneka untuk menggantikan Presiden Soeharto yaitu Megawati Soekarnoputri dalam kongres yang juga dibiayai oleh Sofyan Wanandi.

    Menurut kesaksian Alex Widya Siregar, terpilihnya Megawati Soekarnoputri pada munas tahun 1993 adalah karena Direktur A Badan Intelijen ABRI waktu itu yaitu Agum Gumelar menggiring peserta munas ke Hotel Presiden sambil ditodong pistol dan mengatakan “Siapa tidak memilih Megawati akan berhadapan dengan saya.” Belakangan diketahui bahwa Agum Gumelar adalah salah satu anak didik yang setia kepada Benny Moerdani dan bersama Hendropriyono menerima perintah untuk seumur hidup menjaga Megawati Soekarnoputri.

    Sebulan kemudian pada tanggal 27 Juli 1996 terjadi penyerbuan ke kantor PDI oleh massa Dr. Soerjadi menghantam massa PDI Pro Mega yang sedang berorasi di depan kantor PDI, dan Megawati telah mengetahui dari Benny Moerdani bahwa penyerbuan akan terjadi namun dia mendiamkan sehingga berakibat matinya ratusan pendukung Megawati dan menelan korban harta dan jiwa dari rakyat sekitar.

    Pada hari bersamaan Persatuan Rakyat Demokratik yang didirikan oleh Daniel Indrakusuma alias Daniel Tikuwalu, Sugeng Bahagio, Wibby Warouw dan Yamin mendeklarasikan perubahan nama menjadi Partai Rakyat Demokratik yang mengambil tempat di YLBHI, dan selanjutnya pasca Budiman Soejatmiko dkk ditangkap, pada Agustus 1997 PRD deklarasikan perlawanan bersenjata.

    Hasil karya CSIS-Benny Moerdani-Megawati dalam Kudatuli antara lain: berbagai gedung sepanjang ruas jalan Salemba Raya seperti Gedung Pertanian, Showroom Auto 2000, Showroom Honda, Bank Mayapada, Dept. Pertanian, Mess KOWAD, Bus Patas 20 jurusan Lebak Bulus – Pulo Gadung, bus AJA dibakar massa. Sepanjang Jl. Cikini Raya beberapa gedung perkantoran seperti Bank Harapan Sentosa dan tiga mobil sedan tidak luput dari amukan massa dll.

    Merekayasa Kerusuhan Mei 1998

    Selanjutnya pada hari Minggu, 18 Januari 1998 terjadi ledakan di kamar 510, Blok V, Rumah Susun Johar di Tanah Tinggi, Tanah Abang sesaat setelah jam berbuka puasa, yang membuat ruangan seluas 4 x 4 meter tersebut hancur berantakan. Langit-langit yang bercat putih porak-poranda, atap ambrol, dinding retak, salah satu sudut jebol dan di sana sini ada bercak darah. Menurut keterangan Mukhlis, Ketua RT 10 Tanah Tinggi bahwa Agus Priyono salah satu pelaku yang tertangkap saat melarikan diri, ditangkap dalam kondisi belepotan darah dan luka di bagian kepala dan tangannya, sementara dua lainnya berhasil kabur. Setelah melakukan pemeriksaan, polisi menemukan: 10 bom yang siap diledakan, obeng, stang, kabel, botol berisi belerang, dokumen notulen rapat, paspor dan KTP atas nama Daniel Indrakusuma, disket, buku tabungan, detonator, amunisi, laptop berisi email dan lain sebagainya. Dari dokumen tersebut ditemukan fakta bahwa Hendardi, Sofyan Wanandi, Jusuf Wanandi, Surya Paloh, Benny Moerdani, Megawati terlibat dalam sebuah konspirasi jahat untuk melancarkan kerusuhan di Indonesia demi gulingkan Presiden Soeharto.



    Temuan tersebut ditanggapi Baskortanasda Jaya dengan memanggil Benny Moerdani (dibatalkan), Surya Paloh dan kakak beradik Wanandi dengan hasil:

    1. Surya Paloh membantah terlibat dengan PRD namun tidak bisa mengelak ketika ditanya perihal pemecatan wartawati Media Indonesia yang menulis berita mengenai kasus bom rakitan di Tanah Tinggi tersebut.

    2. Jusuf Wanandi dan Sofyan Wanandi membantah terlibat pendanaan PRD ketika menemui Bakorstanas tanggal 26 Januari 1998, namun keesokan harinya pada tanggal 27 Januari 1998 mereka mengadakan pertemuan mendadak di Simprug Jakarta Selatan yaitu di rumah Jacob Soetoyo bersama Benny Moerdani, A. Pranowo, Zen Maulani dan seorang staf senior kementerian BJ Habibie dan kemudian tanggal 28 Januari 1998, Sofyan Wanandi kabur ke Australia yang sempat membuat aparat berang dan murka. Sofyan Wanandi baru kembali pada bulan Februari 1998.

    Bersamaan dengan temuan dokumen penghianatan CSIS dan Benny Moerdani tersebut, dan fakta bahwa Sofyan Wanandi menolak gerakan “Aku Cinta Rupiah” padahal negara sedang krisis membuat banyak rakyat Indonesia marah dan segera melakukan demo besar guna menuntut pembubaran CSIS, namun Wiranto melakukan intervensi dengan melarang demonstrasi.

    Mengapa Wiranto membantu CSIS? Karena dia adalah orangnya Benny Moerdani dan bersama Try Soetrisno sempat digadang-gadang oleh CSIS untuk menjadi cawapres Presiden Soeharto karena CSIS tidak menyukai BJ Habibie dengan ICMI dan CIDESnya.

    Kepanikan CSIS atas semua kejadian ini terlihat jelas dalam betapa tegangnya rapat konsolidasi pada hari Senin, 16 Februari 1998 di Wisma Samedi, Klender, Jakarta Timur (dekat lokasi Kasebul) dan dihadiri oleh Harry Tjan, Cosmas Batubara, Jusuf Wanandi, Sofyan Wanandi, J. Kristiadi, Hadi Susastro, Clara Juwono, Danial Dhakidae dan Fikri Jufri.

    Ketegangan terutama terjadi antara J. Kristiadi dengan Sofyan Wanandi sebab Kristiadi menerima dana Rp. 5miliar untuk untuk menggalang massa anti Soeharto tapi CSIS malah menjadi sasaran tembak karena ketahuan mendanai gerakan makar. Akibatnya Sofyan dkk menuduh Kristiadi tidak becus dan menggelapkan dana.

    Tuduhan ini dijawab dengan membeberkan penggunaan dana terutama kepada aktivis “kiri” di sekitar Jabotabek, misalnya Daniel Indrakusuma menerima Rp. 1,5miliar dll. Kristiadi juga menunjukan berkali-kali sukses menggalang massa anti Soeharto ke DPR, dan setelah CSIS didemo, Forum Komunikasi Mahasiswa Islam Jakarta (FKMIJ) yang setahun terakhir digarap segera mengecam demo tersebut. Di akhir rapat disepakati bahwa Kristiadi akan menerima dana tambahan Rp. 5 miliar.

    Karena kondisi sudah mendesak bagi Benny Moerdani, kakak beradik Wanandi dan CSIS sehingga mereka memutuskan untuk mempercepat pelaksanaan kejatuhan Presiden Soeharto memakai rencana yang pernah didiskusikan di rumah Fahmi Idris pada akhir tahun 1980an yaitu kerusuhan rasial. Adapun metode kerusuhan akan meniru Malari yang dilakukan oleh Ali Moertopo dan Soedjono Hoemardani dengan diperbantukan Sofyan Wanandi yang mendanai GUPPI, yaitu massa yang menunggangi demo mahasiswa UI demi menggulingkan Jenderal Soemitro.

    Sekedar mengingatkan Malari yang terjadi pada tanggal 15 – 16 Januari 1976 adalah kerusuhan dengan menunggangi aksi anti investasi asing oleh mahasiswa UI atas hasutan Hariman Siregar, orangnya Ali Moertopo. Kerusuhan mana kemudian membakar Glodok, Sudirman, Matraman, Cempaka Putih, Roxy, Jakarta-By-Pass, 11 mati, 17 luka parah, 200 luka ringan, 807 mobil hancur atau terbakar, 187 motor hancur atau terbakar, 144 toko hancur dan 700 kios di Pasar Senen dibakar habis. Ini semua buah tangan Wanandi bersaudara, Ali Moertopo dan CSISnya.

    Masalah yang harus dipecahkan untuk membuktikan bahwa CSIS adalah dalang Kerusuhan 13-14 Mei 1998 adalah:

    1. Siapa yang membuat rencana dan mendanai (think);

    2. Identitas massa perusuh (tank); dan

    3. Siapa yang bisa menahan semua pasukan keamanan dan menghalangi perusuh?

    Ad. 1. Pembuat rencana sudah dapat dipastikan muridnya Ali Moertopo, dalang Malari, yaitu Benny Moerdani dan Jusuf Wanandi. Sedangkan dana juga sudah dapat dipastikan berasal Sofyan Wanandi yang meneruskan peran almarhum Soedjono Hoemardani sebagai donatur semua operasi intelijen CSIS dan Ali Moertopo.

    Benny Moerdani mengendalikan Kerusuhan 13-14 Mei 1998 dari Hotel Ria Diani, Cibogo, Puncak, Bogor. Adapun SiaR milik Goenawan Mohamad yang tidak lain sekutu Benny Moerdani bertugas membuat alibi bagi CSIS, antara lain dengan menyalahkan umat muslim sebagai dalang Kerusuhan 13-14 Mei 1998 dengan menulis bahwa terdapat pertemuan tujuh tokoh sipil dan militer pada awal Mei 1998 antara lain Anton Medan, Adi Sasono, Zainuddin MZ, di mana konon Adi Sasono menegaskan perlu kerusuhan anti-Cina untuk menghabiskan penguasaan jalur distribusi yang selama ini dikuasai penguasa keturunan Tionghoa.

    Ad. 2. Sampai sekarang massa perusuh tidak diketahui identitasnya namun dalam sejarah kerusuhan CSIS, penggunaan preman bukan hal baru. Dalam kasus Malari, CSIS membina dan mengerahkan GUPPI, tukang becak, dan tukang ojek untuk tujuan menunggangi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa.

    Dalam kasus penyerbuan ke Timor Leste, CSIS dan Ali Moertopo mengirim orang untuk bekerja sama dengan orang lokal melawan Fretilin sehingga Timor Leste menjadi kisruh yang kemudian menjadi dalih bagi Benny Moerdani menyerbu Timor-Timur. Begitu juga dalam kasus Kudatuli, CSIS menggunakan preman dan buruh bongkar muat dari daerah Pasar Induk Kramat Jati, 200 orang yang terlatih bela diri dari Tangerang, dan lain sebagainya.

    Bahkan setelah reformasi, terbukti Sofyan Wanandi mendalangi demonstrasi yang menamakan diri Front Pembela Amar Maruf Nahi Mungkar yang menuntut Kwik Kian Gie mundur karena memiliki saham di PT Dusit Thani yang bergerak dalam usaha panti pijat ketika pemerintah dan DPR berniat menuntaskan kredit macet milik kelompok usaha Sofyan Wanandi sebagaimana diungkap Aberson Marle Sihaloho dan Didik Supriyanto, keduanya anggota fraksi PDIP. Adapun kredit macet dimaksud adalah hutang PT Gemala Container milik Sofyan Wanandi kepada BNI sebesar Rp. 92miliar yang dibayar melalui mekanisme cicilan sebesar Rp. 500juta/bulan atau baru lunas 184 tahun kemudian, dan tanpa bunga.

    Ad. 3. Adalah fakta tidak terbantahkan bahwa tidak ada tentara selama kerusuhan tanggal 13 dan 14 Mei 1998, dan bilapun ada, mereka hanya menyaksikan para perusuh menjarah dan membakar padahal bila saja dari awal para tentara tersebut bertindak tegas maka dapat dipastikan akan meminimalisir korban materi dan jiwa.

    Pertanyaannya apakah hilangnya negara pada kerusuhan Mei disengaja atau tidak?

    Fakta lain yang tidak terbantahkan adalah Kepala BIA yaitu Zacky Anwar Makarim memberi pengakuan kepada TGPF bahwa ABRI telah memperoleh informasi akan terjadi kerusuhan Mei. Namun ketika ditanya bila sudah tahu mengapa kerusuhan masih terjadi, Zacky menjawab tugas selanjutnya bukan tanggung jawab BIA. Jadi siapa “user” BIA? Tentu saja Panglima ABRI Jenderal Wiranto yang berperilaku aneh sebab Jakarta rusuh pada tanggal 13 Mei 1998 dan pada tanggal 14 Mei 1998 dia membawa KSAD, Danjen Kopassus, Pangkostrad, KSAU, KSAL ke Malang untuk mengikuti upacara serah terima jabatan sampai jam 1.30 di mana sekembalinya ke Jakarta, kota ini sudah kembali terbakar hebat.

    Keanehan Wiranto juga tampak ketika malam tanggal 12 Mei 1998 dia menolak usul jam malam dari Syamsul Djalal dan dalam rapat garnisun tanggal 13 Mei 1998 malam dengan agenda situasi terakhir ketika dia membenarkan keputusan Kasum Letjend Fahrul Razi menolak penambahan pasukan untuk Kodam Jaya dengan alasan sudah cukup.

    Selain itu Wiranto menolak permintaan Prabowo untuk mendatangkan pasukan dari Karawang, Cilodong, Makasar dan Malang dengan cara tidak mau memberi bantuan pesawat hercules sehingga Prabowo harus mencarter sendiri pesawat Garuda dan Mandala. Bukan itu saja, tapi KSAL Arief Kusharyadi sampai harus berinisiatif mendatangkan marinir dari Surabaya karena tidak ada marinir di markas mereka di Cilandak KKO dan atas jasanya ini, Wiranto mencopot Arief Kusharyadi tidak lama setelah kerusuhan mereda.

    Mengapa Wiranto membiarkan kerusuhan terjadi? Tentu saja karena dia adalah orangnya Benny Moerdani, dan setelah Soeharto lengser, Wiranto bekerja sama dengan Benny Moerdani antara lain dengan melakukan reposisi terhadap 100 perwira ABRI yang dipandang sebagai “ABRI Hijau” dan diganti dengan perwira-perwira yang dipandang sebagai “ABRI Merah Putih.”

    Setelah Kerusuhan 13-14 Mei 1998, Wiranto bergerak menekan informasi mengenai terjadinya pemerkosaan massal terhadap wanita etnis Tionghoa termasuk marah karena pengumuman dari TGPF bahwa terjadi pemerkosaan selama kerusuhan. Tidak berapa lama, Ita Marthadinata, relawan yang membantu TGPF dan berumur 17 tahun mati dibunuh di kamarnya sendiri dengan luka mematikan di leher sedangkan sampai hari ini latar belakang pembunuhnya yaitu Otong tidak diketahui dan dicurigai dia adalah binaan intelijen. Kecurigaan semakin menguat sebab beberapa hari sebelum kejadian, Ita dan keluarganya membuat rencana akan memberikan kesaksian di Kongres Amerika mengenai temuan mereka terkait korban Kerusuhan 13-14 Mei 1998.

    Bukti CSIS Dalang Kerusuhan Mei 1998

    1. Telah teruangkap bahwa CSIS jauh sebelum dan sesat terjadi kerusuhan Mei 1998 kerap mengadakan rapat-rapat rahasia dengan berbagai kalangan yang berseberangan dengan Suharto. CSIS intens membangun komunikasi dan jaringan dengan kelompok militer loyalis LB Moerdani, kelompok aktivis aliran sosialis dan komunis, kelompok media dan aktivis pers anti Suharto, LSM pro demokrasi dan LSM aliran kiri.
    2. CSIS menggalang, membiayai dan membina massa kelompok tertentu yang sewaktu-waktu digunakannya untuk melalukan aksi massa, membentuk opini publik dan aksi lainnya sesuai kepentingan politik CSIS.
    3. CSIS menggalang, mendorong dan membiayai massa mahasiswa untuk aksi anti Suharto di berbagai kampus, khususnya kampus-kampus katolik dan kristen (Univ Trisakti, Untar, Unika Atmajaya, UKI dll).
    4. CSIS memiliki motif dan kepentingan terbesar untuk menggulingkan Suharto sejak tahun 1988. Berpalingnya Suharto dari CSIS dan makin kuatnya peran CIDES sebagai lembaga kajian rujukan kebijakan pemerintah Orde Baru adalah merupakan ancaman serius terhadap kepentingan CSIS.
    5. Setelah selama lebih 20 tahun Suharto dan pemerintah Orde Baru berada dalam pengaruh dan kendali CSIS, menghasilkan keuntungan dan manfaat terbesar bagi CSIS, elit Katolik, masyarakat Tionghoa khususnya para konglomerat, perubahan sikap politik Suharto adalah merupakan ancaman serius terhadap kelanggengan dominasi dan hegemoni kelompok mereka di sektor politik dan ekonomi. Satu-satunya solusi untuk menjamin kelangsungan dominasi dan hegemoni politik dan ekonomi kelompok mereka di Indonesia adalah dengan penggulingan Suharto melalui rekayasa peristiwa kerusuhan Mei 1998.

    (AM Panjaitan)
    posted from Bloggeroid

    , , , , ,

    ELVIPS.COM - Ketua Umum Partai Hanura Wiranto mengatakan dukungannya kepada bakal calon gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama merupakan suara yang dijaring dari bawah. Sehingga, ia menyebut dukungan kepada Ahok bukan datang hanya darinya maupun dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

    "Cara memilih kami bukan top down. Kami jaring dari bawah, dari kota, lapor ke saya dan putuskan dukung Ahok sebagai calon gubernur (pada Pilkada DKI Jakarta 2017)," kata Wiranto, di Kantor DPP Hanura, Jakarta Pusat, Sabtu (26/3/2016). (Baca: Pernah Jadi Ketua Tim Angket DPRD, Kini Ongen Akan Mati-matian Bela Ahok)

    Orientasi dukungan calon gubernur yang dilakukan Partai Hanura tidak asal-asalan. Wiranto menyebut, Jakarta berbeda dengan daerah lainnya.

    Pemimpin ibu kota harus mampu membuat kotanya menjadi etalase ketertiban, keamanan, kenayaman, dan kebersihan. Sehingga, menurut dia, kepala daerah lain belum tentu bisa menyaingi calon petahana dalam menjalankan program di DKI Jakarta.

    "Apa yang dilakukan Gubernur sekarang masuk kriteria itu. Kami anggap bukti, bakti, perbuatan, dan misinya baik membuat rakyat di Jakarta aman dan nyaman. Jadi untuk apa pilih (calon gubernur) yang lain," kata mantan Panglima ABRI tersebut.

    "Kalau sudah ada bukti dan bakti, buat apa milih yang lain? Kita menentukan figur sudah terbukti melaksanakan bakti di Jakarta dan berhasil," kata Wiranto.

    Partai Hanura sebelumnya resmi mendeklarasikan dukungannya untuk Ahok pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Partai Hanura memiliki 10 kursi di DPRD DKI Jakarta. (Baca: Partai Hanura Resmi Dukung Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2017)

    Sementara sebelumnya, Ahok telah mendapat dukungan dari Partai Nasdem yang memiliki 5 kursi di DPRD DKI Jakarta.

    Jika dijumlahkan, total dukungan kepada Ahok di DPRD sudah mencapai 15 dari 106 kursi.

    Di sisi lain, Ahok tetap akan maju melalui jalur independen bersama relawan pendukungnya "Teman Ahok".


Top