.

.

.

.

.

    , , , ,

    Nama VISA dan MasterCard pasti sudah sangat dikenal di kalangan pengguna kartu kredit. Di setiap kartu kredit biasanya tertera logo ini di sebelah kanan bawahnya. VISA dan MasterCard merupakan provider yang memungkinkan Bank untuk dapat menerbitkan kartu kredit sehingga dapat berlaku di merchant-merchant yang berlogo VISA atau MasterCard. Kedua provider ini tampak sangat serupa. Keduanya memberikan fasilitas dan kemudahan yang sama, yaitu dengan satu kartu Anda dapat menggunakannya di banyak tempat dimanapun, kapanpun.
    Ketika Anda ingin membuat kartu kredit, biasanya ada beberapa bank yang suka menanyakan “Ingin kartu kredit VISA atau MasterCard”? Untuk menjawab pertanyaan ini, Anda harus mengetahui perbedaan dari dua hal yang sangat serupa ini. Oleh karena itu, kami akan membantu Anda melihat perbedaan dari VISA dan MasterCard.

    1. Perusahaan Provider

    Perbedaan pertama yang sangat jelas adalah perusahaan induk dari kedua provider ini. VISA merupakan produk dari Visa International Service Association (VISA .INC) yang berlokasi di Foster City, California. VISA .INC sudah berdiri sejak tahun 1955. Sedangkan MasterCard adalah produk dari MasterCard Worldwide. Korporasi ini sudah berdiri sejak tahun 1966 dan berlokasi di Purchase, New York. MasterCard adalah saingan dari VISA, keduanya menjadi provider kartu kredit terbesar di dunia.

    2. Popularitas dan Jangkauan

    Kartu kredit VISA dan MasterCard akan berlaku di merchant yang bekerja sama dengan provider tersebut. Misal, sebuah toko elektronik bekerjasama dengan VISA, maka kartu kredit yang dapat digunakan adalah kartu kredit VISA, kartu kredit MasterCard tidak dapat digunakan. Secara umum, kartu kredit VISA lebih popular di negara-negara Asia. MasterCard lebih banyak digunakan di negara-negara Amerika dan Eropa.

    3. Jenis Kartu Kredit dan Keuntungannya

    Terdapat beberapa jenis kartu kredit yang sama antara VISA dan MasterCard, namun ada juga yang berbeda. Perbedaan jenis ini tentu akan berdampak pada perbedaan keuntungan yang diberikannya. Pada dasarnya, ada 3 jenis kartu kredit yang sama baik di VISA maupun di MasterCard, yaitu Classic, Gold, dan platinum. Untuk ulasan jenis kartu kredit ini dapat Anda lihat di artikel kami, disini. Namun, ada beberapa jenis kartu kredit yang berbeda, berikut ini adalah jenis kartu kredit yang berbeda antara VISA dan MasterCard.

    VISA :


    - VISA Signature

    Jenis kartu kredit ini tergolong sangat eksklusif. Orang yang memiliki kartu ini tidak bisa sembarangan, biasanya untuk Anda yang pengusaha atau professional yang sudah ternama dan terkemuka. Tidak hanya itu, untuk memiliki kartu ini, masih akan dinilai kelayakan harta yang dimiliki, seperti deposito, investasi, rekening koran, rekening tabungan, dll yang berhubungan dengan kekayaan Anda. Keuntungan dari memiliki kartu kredit ini adalah Anda memiliki limit yang sangat besar. Awal minimum limit Anda mulai dari 100 Jutaan rupiah hingga tak terhingga. Fasilitas yang diberikan pun sangat bervariasi, mulai dari Airport Lounge, travel assist, keanggotaan klub golf, special travel, dsb.

    Baca Juga: 5 Kartu Kredit Bagi Anda yang Suka Travelling

    - VISA Infinite

    Kartu kredit jenis ini tidak ditawarkan kepada umum. Pemiliknya terbatas hanya untuk Anda yang memiliki aset atas 100 ribu USD atau 1 Milyar rupiah dalam bentuk tunai. Selain itu, pemiliknya khusus bagi nasabah premium, yakni yang memiliki rekening, deposito, atau investasi dari bank penerbit kartu. Limit kartu kredit ini dimulai dari 50 Juta rupiah hingga tak terbatas. Semakin besar harta Anda, maka semakin besar pula limit kartu kredit Anda. Fasilitas yang ditawarkan oleh kartu kredit ini adalah asuransi perjalanan, travel assist, hingga special priority pass, yaitu kemudahan yang diberikan ketika berhadapan dengan petugas imigrasi di airport hamper seluruh dunia. Bahkan pemilik kartu kredit ini biasanya memiliki akses langsung untuk menyewa jet pribadi.

    MasterCard:


    - World MasterCard

    Kartu kredit MasterCard ini setara dengan kartu VISA Infinite. Minimum penggunaannya adalah 75 Juta dalam setahun, jika Anda bertransaksi di bawah jumlah ini, maka akan dikenakan biaya tahunan atau bulanan tergantung dari Bank penerbit kartu kredit yang jumlahnya besar. Untuk memiliki kartu ini, Anda harus bisa memenuhi standar yang sama seperti VISA Infinite. Kelebihan dari kartu ini adalah dapat diterima 2 kali lipat lebih banyak di berbagai negara. Selain itu, Anda akan mendapatkan kemudahan dalam melakukan reservasi, di Airport, dll. World MasterCard juga memberikan layanan Identity Theft Resolution Service, yaitu layanan untuk melindungi identitas Anda, ketika ada yang mencoba mencuri identitas Anda, Anda akan menerima peringatan dari fitur ini.

    - World Elite MasterCard

    Kartu ini merupakan jenis tertinggi dari MasterCard. Dengan memiliki kartu kredit ini, Anda akan mendapatkan kemudahan lebih di semua aspek, baik dalam reservasi hotel berkelas tinggi, di airport, restoran mewah, dll. Kartu ini akan sangat cocok untuk Anda yang suka berpergian. World Elite Mastercard juga dilengkapi dengan fitur Identity Theft Resolution Service.

    Baca Juga: 7 Fitur Menarik Dalam Kartu Kredit

    4. Perlindungan nasabah

    Kedua provider ini memiliki caranya masing-masing dalam rangka melindungi nasabah. Ketika melakukan transaksi secara online, keamanan kartu kredit Anda sangat beresiko. Maka itulah VISA menawarkan pengamanan berupa memasukkan pin statis atau One Time Password (OTP) ke dalam jendela Verified by VISA. Dengan cara ini, kartu kredit Anda lebih terproteksi.  OTP akan dikirimkan pada saat Anda hendak melakukan transaksi ke nomor telepon genggam yang Anda daftarkan.
    Berbeda dengan VISA, MasterCard memberikan proteksi kepada nasabahnya berupa Secure Code. Secure code merupakan kode pin tambahan yang harus dimasukkan pengguna ketika bertransaksi secara online. Pin tersebut dibuat oleh Anda sendiri secara online.

    5. Biaya Transaksi

    Ketika Anda bertransaksi, ada biaya tambahan yantg dikenakan oleh VISA atau MasterCard. Biaya tambahan oleh VISA dan MasterCard memiliki perbedaan. Misal, untuk VISA jika Anda bertransaksi di luar negeri, biaya yang harus Anda bayarkan adalah 1% dari total transaksi Anda, sedangkan MasterCard memiliki biaya yang berbeda-beda, yaitu berkisar 0,2% hingga 1% tergantung dari merchant-nya.

    Baca Juga: Surcharge Kartu Kredit, Legal atau Tidak?


    Itulah beberapa perbedaan dari kartu kredit VISA dan MasterCard. Meski terlihat sama, namun ada beberapa perbedaannya, sehingga dapat membantu Anda untuk menentukan yang sesuai dengan tujuan Anda membuat kartu kredit. Semoga bermanfaat!

    , , , , ,

    ELVIPS.COM - Kementerian BUMN didesak untuk segera menyatakan bahwa PT PLN (Persero) bukanlah induk usaha dari holding BUMN energi yang akan digagas oleh pemerintah.

    Pernyataan dari Kementerian BUMN sangat diperlukan agar kondisi sektor energi di Tanah Air kondusif. Hal itu ditegaskan oleh Direktur Eksekutif 98 Institute Sayed Junaidi Rizaldi di Jakarta, Sabtu (29/10).
    “Jangan membuat stakeholder energi saat ini menjadi gamang dengan adanya pernyataan bahwa PLN yang akan menjadi induk usaha dari holding BUMN energi.”
    Menurut Sayed, PLN belum layak menjadi induk usaha holding BUMN energi di tengah masih banyaknya permasalahan di tubuh perusahaan setrum pelat merah tersebut.
    “Contoh kecilnya soal keuangan saja. PLN merupakan salah satu BUMN energi yang kerap mengalami kerugian. Inefisiensi di PLN juga lumayan besar. PLN butuh waktu untuk membenahi dirinya sendiri dulu. Jangan bebani PLN dengan persoalan baru,” jelas dia.
    Sayed memberi contoh lain, misalnya terkait tarif yang tidak mencerminkan biaya, kebutuhan investasi yang tidak terpenuhi, dan tidak adanya economic returns yang memadai.
    “Persoalan ini saja sudah menjadi kendala PLN untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional. Belum lagi persoalan kebutuhan investasi PLN per tahunnya yang kerap mengalami kesulitan. Kasihan BUMN lain jika PLN yang menjadi induk usaha,” tegas dia.
    Menurut Sayed, sistem keuangan dan kinerja PLN saat ini bisa dikatakan masih sangat amburadul. Dia mengutip Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I-2016 yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
    Berdasarkan pemeriksaan BPK, jelas Sayed, banyak permasalahan di PLN yang justru sampai saat ini belum terselesaikan. “Ketua BPK Harry Azhar Azis pernah mengungkapkan bahwa berdasar hasil pemeriksaan atas pengelolaan subsidi atau Kewajiban Pelayanan Publik (KPP), BPK menemukan permasalahan yang perlu mendapat perhatian,” jelasnya.
    Sejumlah persoalan yang perlu juga segera mendapat perhatian PLN adalah, lanjut Sayed masih mengutip hasil pemeriksaan BPK, adanya kelebihan pembayaran subsidi tahun 2012-2014 senilai Rp 6,26 triliun atas penyajian kembali laporan keuangan PLN tahun 2012-2014.
    Penyajian kembali LK PLN ini, kata Harry, sebagai akibat penghentian penerapan kebijakan akuntansi terkait perjanjian pembelian tenaga listrik swasta yang mengandung sewa dan sudah diatur dalam Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 8.
    Belum lagi audit BPK terkait efektivitas pengendalian susut energi listrik pada PLN Disjaya. Hasil auditnya menunjukkan, pelaksanaan kegiatan pengendalian susut energi listrik di PLN Disjaya kurang efektif.
    Ini terjadi karena dua permasalahan. Pertama, panjang jaringan tidak sesuai ketentuan, feeder express berbeban dan beban trafo tinggi meningkatkan risiko susut distribusi.
    Kedua, perencanaan perbaikan dan pemeliharaan jaringan distribusi belum memprioritaskan pada jaringan yang sering mengalami gangguan dan penyebab gangguan yang dominan serta tidak menggunakan data hasil inspeksi.
    “Kinerja PLN yang tak sesuai standar akuntansi juga telah menyebabkan BPK memberikan predikat wajar dengan pengecualian (WDP) berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2015,” kata Sayed.
    Dia mengungkapkan, menurut BPK masih terdapat penyertaan modal negara (PMN) pada PLN sebesar Rp 848,38 triliun yang mengandung ketidakpastian.
    Ketidakpastian itu sehubungan dengan tidak diterapkannya kebijakan akuntansi terkait perjanjian pembelian tenaga listrik swasta yang mengandung sewa seperti yang diatur dalam ISAK 8 pada Laporan Keuangan PLN.
    “Sekali lagi kami tegaskan, 98 Institute sangat menyayangkan jika PLN yang ditunjuk Kementerian BUMN sebagai induk usaha. BUMN energi lain yang selama ini sudah on the track bisa malah kacau kalau PLN jadi induk usaha,” ujarnya.

    98 Institute adalah sebuah lembaga kajian lintas disiplin ilmu yang dibentuk oleh para mantan aktivis 98 yang sangat konsen akan segala kondisi permasalahan di Tanah Air, mulai dari sektor energi, ekonomi, kemanusiaan, hukum, hingga politik.

    , , ,


    ELVIPS.COM - Chandra Lie mengaku terdorong ikut tax amnesty setelah berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat diundang makan malam di Istana Negara.

    Bertambah lagi pengusaha besar yang mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty) menjelang akhir periode pertama ini. Hari ini giliran Bos Sriwijaya Air Group Chandra Lie mendatangi Kantor Wilayah (Kanwil) Wajib Pajak Besar Gedung Sudirman, Jakarta, untuk mendaftar tax amnesty.

    Chandra mengatakan hari ini dia mendaftarkan tax amnesty sebagai wajib pajak orang pribadi. Rencananya besok (27/9) dia akan mendaftarkan semua perusahaannya termasuk maskapai penerbangan PT Sriwijaya Air dan anak usahanya ke kantor pajak.

    Dalam mengikuti program pengampunan pajak ini, Chandra tidak hanya mengungkapkan seluruh hartanya yang tidak pernah dilaporkan selama ini. Dia mengaku mayoritas hartanya berada di dalam negeri. (Baca: Pengusaha Kakap Bergiliran "Minta Ampun" ke Kantor Pajak)

    Memang ada beberapa harta di luar negeri, tapi jumlahnya cukup sedikit. Hanya untuk kebutuhan sekolah anaknya yang berbentuk rumah dan aset lainnya. Dia pun akan mengalihkan hartanya di luar negeri ke dalam negeri (repatriasi).

    Dana yang direpatriasikan ini rencananya akan digunakan sebagai investasi dan menambah modal pada perusahaannya. "Untuk beli pesawat. Untuk modal kerja lagi," ujar Chandra usai menyerahkan Surat Pernyataan Harta, di Kantor Wilayah Pajak Sudirman, Jakarta, Senin (26/9).

    Chandra mengaku terdorong untuk ikut tax amnesty setelah berdiskusi panjang dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia bertemu Jokowi saat diundang makan malam bersama ratusan pengusaha lain di Istana Negara beberapa waktu lalu. (Baca: Langkah Ditjen Pajak Kejar Wajib Pajak Besar Ikut Tax Amnesty)

    Dia mengatakan Jokowi beserta Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Diretur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi berani pasang badan dan memberikan jaminan keamanan kepada para peserta tax amnesty. Pemerintah juga akan mengupayakan segala hal agar program ini bisa sukses.

    Selain itu, menurutnya tarif tax amnesty di Indonesia sekarang ini lebih murah dibandingkan negara-negara yang pernah mengadakan program serupa. Dia mengambil contoh di Amerika Serikat yang tarifnya mencapai 25-30 persen.

    Sementara di Indonesia, tarif deklarasi harta di dalam negeri dan repatriasi hanya 2 persen, serta 4 persen untuk deklarasi di luar negeri pada periode pertama. Jokowi pun menjanjikan dana repatriasi akan dikelola untuk membangun perekonomian bangsa.

    “Saya sendiri 100 persen mendukung, saya ingin katakan bagi pengusaha yang tidak ikut tax amnesty ya rugi besar,” kata Chandra usai makan malam bersama Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (22/9). (Baca: Sri Mulyani Sindir Pengusaha Tambang Pengemplang Pajak)

    Chandra pun mengapresiasi pelayanan yang diberikan para petugas pajak di lapangan. Dirinya mengaku tidak mendapat kesulitan apapun saat mendaftar tax amnesty. Dia pun mengimbau para pengusaha lain untuk segera ikut tax amnesty.

    Dia pun memastikan dalam waktu dekat, menjelang berakhirnya periode pertama, para pengusaha akan membanjiri kantor pajak untuk ikut tax amnesty. Ini merupakan hasil kesepakan dalam pertemuan para pengusaha nasional di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu. Namun, dia enggan menyebutkan siapa saja pengusaha yang hadir dalam pertemuan tersebut.

    Pengusaha Kakap Bergiliran "Minta Ampun" ke Kantor Pajak

    Dua pekan terakhir, beberapa pengusaha kondang juga mendatangi kantor pajak untuk mengikuti program amnesti pajak.

    Daftar pengusaha kakap yang meminta pengampunan pajak dengan melaporkan harta kekayaannya bertambah panjang, menjelang berakhirnya periode pertama program amnesti pajak (tax amnesty) bulan ini. Meski berlangsung singkat, kedatangan mereka menyedot perhatian para wartawan karena merupakan orang-orang terkaya di negara ini.

    Yang terbaru adalah Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Abdullah Mahmud Hendropriyono, mengungkapkan hartanya di Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar di Jalan Sudirman, Jakarta Selatan, Rabu (21/9). Purnawirawan jenderal sekaligus pengusaha ini mengaku hanya mendeklarasikan hartanya di dalam negeri.

    Ia memang menggeluti bisnis di bidang perkapalan dan jasa keuangan berupa layanan remitansi. Saat ini, dia juga tercatat sebagai komisaris PT Carrefour Indonesia. "Saya punya rekening bank di luar negeri tapi isinya sedikit. Hanya untuk sekolah anak saat itu dan kemoterapi istri saya," katanya, usai menyelesaikan proses administrasi amnesti pajak selama sekitar 30 menit.

    Sebelumnya, dua pekan terakhir, beberapa pengusaha kondang juga mendatangi kantor pajak untuk mengikuti program amnesti pajak. Di antaranya, pemilik Grup Lippo James Riady; duo pengusaha bersaudara: Presiden Direktur Adaro Energy Garibaldi Thohir dan bos Grup Mahaka Erick Thohir; pemilik Grup Humpuss dan putra mantan Presiden Soeharto, Hutomo Mandala Putra; dan mantan bos Grup Astra dan pemilik Grup Triputra Theodore Permadi Rachmat.

    Daftar nama ini akan semakin panjang karena para pengusaha yang tergabung dalam Kadin Indonesia berencana mengikuti program pengampunan pajak secara serentak pada Selasa (27/9) pekan depan. Di luar nama-nama itu, tentunya masih ada pengusaha kakap lain yang mengikuti program ini namun mungkin tak mau menuai publikasi.

    , , , , ,

    ELVIPS.COM - "Perdirjen ini tak bisa menjawab di luar subyek pajak itu. Tetap harus ditafsirkan sendiri, mungkin secara internal DJP saja perlu ditegaskan surat edaran, termasuk jaminan tidak akan diperiksa."

    Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang penjelasan lanjutan Undang-Undang Pengampunan Pajak (tax amnesty) yang baru dirilis Senin kemarin (29/8), dinilai mampu melegakan masyarakat, khususnya masyarakat kecil. Lewat peraturan itu, Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugeasteadi memastikan masyarakat berpenghasilan rendah tidak perlu mengikuti pengampunan pajak.
    Ken menegaskan, sejak awal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memang hanya menyasar wajib pajak besar melalui program tax amnesty. "Itu mengapa kami tidak pernah sosialisasi ke pedagang pasar, nelayan, serta petani," kata Ken dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (30/8).
    Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 11/PJ/2016 memang dirilis untuk membendung keresahan masyarakat terhadap penerapan kebijakan tersebut. Dalam peraturan itu dijelaskan, ada dua kategori wajib pajak yang tidak wajib mengikuti tax amnesty. Pertama, masyarakat berpenghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang saat ini sebesar Rp 54 juta per tahun atau Rp 4,5 juta sebulan.
    Yang termasuk dalam kelompok ini antara lain masyarakat berpenghasilan rendah, seperti buruh, pembantu rumah tangga, nelayan, dan petani. Lalu, pensiunan yang hanya memiliki penghasilan semata-mata dari uang pensiun.
    Kategori ini juga termasuk subyek pajak warisan belum terbagi yang berpenghasilan di bawah PTKP pada tahun pajak terakhir. "Selain itu penerima harta warisan namun tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan di bawah PTKP juga tidak diwajibkan," kata Ken.
    Kedua, Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di luar negeri lebih dari 183 hari dalam setahun dan tidak mendapatkan penghasilan dari Indonesia juga tidak diwajibkan mengikuti program ini.
    Jika masyarakat berpenghasilan rendah dan WNI di luar negeri tersebut tidak menggunakan haknya untuk mengikuti pengampunan pajak, ketentuan Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, tidak diterapkan. Artinya, wajib pajak ini terhindar dari kemungkinan harta yang tak dilaporkan ditemukan datanya oleh Dirjen Pajak dan diperlakukan sebagai penghasilan tambahan, sehingga harus membayar pajak dan sanksi denda.
    Lebih lanjut, peraturan Dirjen Pajak tersebut menjelaskan, wajib pajak yang tidak menggunakan haknya untuk mengikuti tax amnesty dapat menyampaikan SPT pajak penghasilan atau membetulkan SPT. Untuk harta yang diperoleh dari penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan, atau harta yang diperoleh dari penghasilan yang bukan objek pajak penghasilan dan belum dilaporkan dalam SPT, wajib pajak dapat membetulkan SPT atau menyampaikan harta tersebut dalam SPT jika SPT belum disampaikan.
    Namun, penyampaian atau pembetulan SPT harus dilakukan secara benar oleh wajib pajak yang tidak ikut dalam program tax amnesty. Sebab, jika petugas pajak menemukan data bahwa harta yang diperoleh sejak 1 Januari 1985 sampai 31 Desember 2015 belum dilaporkan dalam SPT, berlaku ketentuan Pasal 18 ayat 2 UU Nomor 11 Tahun 2016.
    Harta yang dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima wajib pajak saat ditemukannya data harta itu, paling lama tiga tahun terhitung sejak undang-undang tax amnesty berlaku. Atas tambahan penghasilan itu, dikenakan pajak dan sanksi sesuai peraturan perpajakan.
    Pengamat pajak dari Center for Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, peraturan anyar Dirjen Pajak itu cukup melegakan karena hadir pada saat masyarakat dilanda keresahan. “Setidaknya menegaskan untuk orang pribadi yang bukan wajib pajak atau hanya menerima warisan atau hibah lebih tenang,” katanya kepada Katadata, Selasa (30/8).
    Peraturan tersebut, menurut Prastowo, juga telah menegaskan tentang adanya opsi selain tax amnesty yaitu pembetulan SPT. Selain itu, menegaskan nilai wajar tidak bisa dihitung ulang atau dikoreksi oleh petugas pajak.
    "Tapi Perdirjen ini memang tak bisa menjawab di luar subyek pajak itu. Tetap harus ditafsirkan sendiri, mungkin secara internal Ditjen Pajak saja perlu ditegaskan surat edaran, termasuk jaminan tidak akan diperiksa,” kata dia.
    Pertanyaan seputar amnesti pajak dapat diajukan melalui e-mail keinfo@katadata.co.id. Jawaban dimuat dalam laman Klinik Amnesti Pajak (klinik.katadata.co.id) yang diolah dari berbagai sumber kredibel dan narasumber yang kompeten. Dapat juga melihat laman http://www.pajak.go.id/faq-amnesti 

    , ,

    ELVIPS.COM - Perusahaan teknologi Inggris, ARM Holdings, akan dibeli Softbank Jepang seharga £24 miliar atau Rp 416 triliun, demikian dipastikan Senin 18 Juli.
    ARM diperkirakan akan mengusulkan para pemegang saham untuk menerima tawaran sekitar 43% berupa nilai premium saat penutupan pasar seharga £16,8 miliar atau Rp291 triliun.
    Microchip hasil rancangan perusahaan di Cambridge ini digunakan oleh sebagian besar telepon pintar, termasuk Apple dan Samsung.
    ARM didirikan pada tahun 1990 dan memiliki lebih 3.000 pegawai.
    Saham perusahaan teknologi Inggris tersebut melonjak 45% pada pembukaan perdagangan di London Stock Exchange menjadi 1.742,85 penny per saham sehingga menambah nilai pasar sebesar £7,56 miliar atau Rp131 triliun.
    ARM menegaskan tetap mempertahankan markasnya di Cambridge dan akan meningkatkan jumlah pegawai dua kalinya dalam lima tahun ke depan.
    Kesepakatan ini didanai dari simpanan kontan Softbank sendiri dan pinjaman jangka panjang Mizuho Bank Jepang.
    Softbank adalah salah satu perusahaan teknologi terbesar dunia dan dikelola langsung oleh pendirinya, wiraswastawan Jepang, Masayoshi Son.

    ,

    ELVIPS.COM - Siapa yang tidak mengenal Arab Saudi? Negara monarki di jazirah Arab di Timur Tengah ini sudah kadung dikenal turun-temurun sebagai negara yang super kaya raya karena minyaknya. Namun kini beredar kabar yang mengejutkan mengenai mereka.

    Arab Saudi kini dilaporkan sedang mempersiapkan diri untuk menutupi defisit anggarannya yang mencapai US$ 87 miliar, sehingga untuk pertama kalinya Saudi sedang bersiap-siap untuk berhutang kepada luar negeri. Salah satu penyebab "badai" ini adalah jatuhnya harga minyak. Harga minyak "terkapar" dengan amat telak di pasar internasional. Padahal, Arab Saudi merupakan negara produsen minyak terbesar dalam OPEC.

    Kerajaan Arab Saudi mengalami berbagai kesulitan besar dalam menyeimbangkan anggaran karena penurunan harga minyak, dimana pemasukan negara hanya mendapatkan 73% dari sumber daya minyaknya dengan kata lain menurun drastis. Pendapatan tersebut dinilai tidak cukup untuk membiayai negara.

    Dalam kondisi semacam ini, Riyadh, yang membiayai pengeluaran melalui pinjaman dan hanya dapat menggunakan cadangan keuangan yang akumulatif, memutuskan untuk tidak hanya menurunkan secara drastis anggaran belanja umum, namun juga menyatakan kesediaan mereka untuk pertama kalinya dalam sejarah berhutang kepada pasar internasional. Para analis mengatakan bahwa jumlah utang Riyadh pada tahap pertama sudah mencapai US$ 5 miliar.

    Menurut laporan IMF, kondisi ini bisa menyebabkan Arab Saudi mengalami kebangkrutan dalam waktu 4-5 tahun, diperkirakan tahun 2020.

    Keadaan makin memburuk di internal Kerajaan Arab Saudi karena milyuner, termasuk keluarga kerajaan (para pangeran) kini beramai-ramai meninggalkan Saudi yang kini sedang dalam krisis nasional akibat dilanda kerusuhan setelah kerajaan kaya minyak itu, Arab Saudi, sekutu terdekat Amerika di kawasan Timur-Tengah, mendeklarasikan agresi ilegalnya ke negara tetangganya yang miskin, Yaman.

    Setelah naik tahta, Raja Salman membuat kebijakan dalam negeri dan kebijakan luar negeri yang serampanagn, seperti memberikan kekuasaan yang berlebihan terhadap putranya yang ambisius, Muhammad bin Salman, wakil putra mahkota dan menteri pertahanan yang telah melakukan perombakan brutal di hampir semua posisi kunci pemerintah.

    Menurut sumber-sumber lokal yang dipercaya,  para anggota keluarga kerajaan yang tidak puas dengan tindakan Raja dan Putra Mahkota, yang keduanya dianggap totaliter, telah mencapai klimaksnya dan bagaikan bom waktu yang bisa meledak kapan saja.

    Para pangeran mulai melarikan diri ke negara-negara barat yaitu Perancis dan Inggris. Dengan berbagai dalih, mereka meninggalkan kerajaan yang terperangkap dalam perang berdarah terhadap bangsa asing, situasi keamanan yang rapuh dan kondisi ekonomi yang berantakan total. Para pangeran ini dikabarkan mendesak upaya pemakzulan terhadap Raja Salman.

    Dalam upaya pelariannya ini, para pangeran menarik sejumlah besar uang tunai simpanan mereka dari Bank. Para pejabat Kerajaan Arab Saudi, khususnya yang berwenang dalam keuangan dan moneter berusaha untuk menghambat arus modal besar-besaran yang terus keluar, dengan memberlakukan langkah-langkah pembatasan moneter tertentu. Langkah-langkah pembatasan itu antara lain adalah melarang pengiriman uang ke luar negeri jika bernilai lebih dari 500.000 dolar perbulan bagi setiap warga negaranya. Dan hanya bisa mungkin jika orang itu membeli properti  di luar negeri dan setelah menyediakan dokumen-dokumen resmi terkait hal itu. Hal ini mengakibatkan adanya  banyak kasus yang menunjukkan bahwa para pangeran Saudi yang putus asa kemudian memalsukan  dokumen pembelian real estate untuk mentransfer aset mereka.

    Dalam wawancara Press TV dengan penulis “Big Oil & Their Bankers in the Persian Gulf”, Dean Henderson, untuk membahas defisit anggaran Arab Saudi, Rabu 30 Desember 2015 lalu, dikatakan bahwa defisit anggaran yang terjadi bisa memicu potensi konflik dalam negara Kerajaan Arab Saudi.

    Henderson mengatakan bahwa pada dasarnya ada dua faksi dalam tubuh negara Kerajaan Arab Saudi. Pertama adalah Saudi yang merupakan keluarga kerajaan dan dipimpin Raja Salman bin Abdul Aziz, yang menurutnya sangat tidak populer di kalangan keluarga al-Saud (keluarga monarki Arab Saudi), dan sisi lainnya adalah Saudi yang berarti rakyat Saudi itu sendiri.

    Ia membenarkan bahwa para pejabat Saudi tidak akan membiarkan defisit anggaran yang terjadi memeras keluarga kerajaan, mereka akan tetap berusaha memperoleh keuntungan dari aset keuangan yang luas.

    Menurutnya, penghematan besar-besaran nantinya akan diberlakukan para pejabat Saudi itu kepada rakyat mereka sendiri dengan memotong subsidi bahan bakar dan barang-barang lainnya guna menebus defisit anggaran. Hal ini dipredisiksi bisa menimbulkan kemarahan rakyat dan mendorong mereka untuk melawan pemerintah.

    (Al Jazeera, Business Insider, Independent, Okezone)

    ,

    ELVIPS.COM - Inilah perjanjian yang paling menggemparkan dunia. Inilah perjanjian yang menyebabkan terbunuhnya Presiden Amerika Serikat John Fitzgerald Kennedy (JFK) 22 November 1963. Inilah perjanjian yang kemudian menjadi pemicu dijatuhkannya Bung Karno dari kursi kepresidenan oleh jaringan CIA yang menggunakan ambisi Soeharto. Dan inilah perjanjian yang hingga kini tetap menjadi misteri terbesar dalam sejarah umat manusia.
    green-hilton-memorial-agreement-signatories-1963-11-727754
    Perjanjian “The Green Hilton Memorial Agreement” di Geneva (Swiss) pada 14 November 1963
    Dan, inilah perjanjian yang sering membuat sibuk setiap siapapun yang menjadi Presiden RI. Dan, inilah perjanjian yang membuat sebagian orang tergila-gila menebar uang untuk mendapatkan secuil dari harta ini yang kemudian dikenal sebagai “salah satu” harta Amanah Rakyat dan Bangsa Indonesia. Inilah perjanjian yang oleh masyarakat dunia sebagai Harta Abadi Ummat Manusia. Inilah kemudian yang menjadi sasaran kerja tim rahasia Soeharto menyiksa Soebandrio dkk agar buka mulut. Inilah perjanjian yang membuat Megawati ketika menjadi Presiden RI menagih janji ke Swiss tetapi tidak bisa juga. Padahal Megawati sudah menyampaikan bahwa ia adalah Presiden RI dan ia adalah Putri Bung Karno. Tetapi tetap tidak bisa. Inilah kemudian membuat SBY kemudian membentuk tim rahasia untuk melacak harta ini yang kemudian juga tetap mandul. Semua pihak repot dibuat oleh perjnajian ini.
    Perjanjian itu bernama “Green Hilton Memorial Agreement Geneva”. Akta termahal di dunia ini diteken oleh John F Kennedy selaku Presiden AS, Ir Soekarno selaku Presiden RI dan William Vouker yang mewakili Swiss. Perjanjian segitiga ini dilakukan di Hotel Hilton Geneva pada 14 November 1963 sebagai kelanjutan dari MOU yang dilakukan tahun 1961. Intinya adalah, Pemerintahan AS mengakui keberadaan emas batangan senilai lebih dari 57 ribu ton emas murni yang terdiri dari 17 paket emas dan pihak Indonesia menerima batangan emas itu menjadi kolateral bagi dunia keuangan AS yang operasionalisasinya dilakukan oleh Pemerintahan Swiss melalui United Bank of Switzerland (UBS). 
    gh31-748177
    gh31-748177
    Pada dokumen lain yang tidak dipublikasi disebutkan, atas penggunaan kolateral tersebut AS harus membayar fee sebesar 2,5% setahun kepada Indonesia. Hanya saja, ketakutan akan muncul pemimpinan yang korup di Indonesia, maka pembayaran fee tersebut tidak bersifat terbuka. Artinya hak kewenangan pencairan fee tersebut tidak berada pada Presiden RI siapa pun, tetapi ada pada sistem perbankkan yang sudah dibuat sedemikian rupa, sehingga pencairannya bukan hal mudah, termasuk bagi Presiden AS sendiri. 
    Account khusus ini dibuat untuk menampung aset tersebut yang hingga kini tidak ada yang tahu keberadaannya kecuali John F Kennedy dan Soekarno sendiri. Sayangnya sebelum Soekarno mangkat, ia belum sempat memberikan mandat pencairannya kepada siapa pun di tanah air. Malah jika ada yang mengaku bahwa dialah yang dipercaya Bung Karno untuk mencairkan harta, maka dijamin orang tersebut bohong, kecuali ada tanda-tanda khusus berupa dokumen penting yang tidak tahu siapa yang menyimpan hingga kini.
    Menurut sebuah sumber di Vatikan, ketika Presiden AS menyampaikan niat tersebut kepada Vatikan, Paus sempat bertanya apakah Indonesia telah menyetujuinya.
    Kabarnya, AS hanya memanfaatkan fakta MOU antara negara G-20 di Inggris dimana Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ikut menanda tangani suatu kesepakatan untuk memberikan otoritas kepada keuangan dunia IMF dan World Bank untuk mencari sumber pendanaan alternatif. Konon kabarnya, Vatikan berpesan agar Indonesia diberi bantuan. Mungkin bantuan IMF sebesar USD 2,7 milyar dalam fasilitas SDR (Special Drawing Rights) kepada Indonesia pertengahan tahun lalu merupakan realisasi dari kesepakatan ini, sehingga ada isyu yang berkembang bahwa bantuan tersebut tidak perlu dikembalikan. (Baca Juga : Ratu Sosmed Cantik, s***i, Semok dan Bohai Asal Medan, Cek Foto dan Video hebohnya!)
    Oleh Bank Indonesia memang bantuan IMF sebesar itu dipergunakan untuk memperkuat cadangan devisa negara. Kalau benar itu, maka betapa nistanya rakyat Indonesia. Kalau benar itu terjadi betapa bodohnya Pemerintahan kita dalam masalah ini. Kalau ini benar terjadi betapa tak berdayanya bangsa ini, hanya kebagian USD 2,7 milyar. Padahal harta tersebut berharga ribuan trilyun dollar Amerika.
    Aset itu bukan aset gratis peninggalan sejarah, aset tersebut merupakan hasil kerja keras nenek moyang kita di era masa keemasan kerajaan di Indonesia. (Baca Juga : Wow.. Ternyata Ini Alasan Amerika Takut dengan Indonesia, Cek dan Sebarkan!)

    Asal Mula Perjanjian “Green Hilton Memorial Agreement”

    Setelah masa perang dunia berakhir, negara-negara timur dan barat yang terlibat perang mulai membangun kembali infrastrukturnya. Akan tetapi, dampak yang telah diberikan oleh perang tersebut bukan secara materi saja tetapi juga secara psikologis luar biasa besarnya. Pergolakan sosial dan keagamaan terjadi dimana-mana. Orang-orang ketakutan perang ini akan terjadi lagi. Pemerintah negara-negara barat yang banyak terlibat pada perang dunia berusaha menenangkan rakyatnya, dengan mengatakan bahwa rakyat akan segera memasuki era industri dan teknologi yang lebih baik. Para bankir Yahudi mengetahui bahwa negara-negara timur di Asia masih banyak menyimpan cadangan emas. Emas tersebut akan di jadikan sebagai kolateral untuk mencetak uang yang lebih banyak yang akan digunakan untuk mengembangkan industri serta menguasai teknologi. Karena teknologi Informasi sedang menanti di zaman akan datang.
    Sesepuh Mason yang bekerja di Federal Reserve (Bank Sentral di Amerika) bersama bankir-bankir dari Bank of International Settlements / BIS (Pusat Bank Sentral dari seluruh Bank Sentral di Dunia) mengunjungi Indonesia. Melalui pertemuan dengan Presiden Soekarno, mereka mengatakan bahwa atas nama kemanusiaan dan pencegahan terjadinya kembali perang dunia yang baru saja terjadi dan menghancurkan semua negara yang terlibat, setiap negara harus mencapai kesepakatan untuk mendayagunakan kolateral Emas yang dimiliki oleh setiap negara untuk program-program kemanusiaan. Dan semua negara menyetujui hal tersebut, termasuk Indonesia. Akhirnya terjadilah kesepakatan bahwa emas-emas milik negara-negara timur (Asia) akan diserahkan kepada Federal Reserve untuk dikelola dalam program-program kemanusiaan. Sebagai pertukarannya, negara-negara Asia tersebut menerima Obligasi dan Sertifikat Emas sebagai tanda kepemilikan. Beberapa negara yang terlibat diantaranya Indonesia, Cina dan Philippina. Pada masa itu, pengaruh Soekarno sebagai pemimpin dunia timur sangat besar, hingga Amerika merasa khawatir ketika Soekarno begitu dekat dengan Moskow dan Beijing yang notabene adalah musuh Amerika.
    Namun beberapa tahun kemudian, Soekarno mulai menyadari bahwa kesepakatan antara negara-negara timur dengan barat (Bankir-Bankir Yahudi dan lembaga keuangan dunia) tidak di jalankan sebagaimana mestinya. Soekarno mencium persekongkolan busuk yang dilakukan para Bankir Yahudi tersebut yang merupakan bagian dari Freemasonry.
    Tidak ada program-program kemanusiaan yang dijalankan mengunakan kolateral tersebut. Soekarno protes keras dan segera menyadari negara-negara timur telah di tipu oleh Bankir International.

    Akhirnya Pada tahun 1963, Soekarno membatalkan perjanjian dengan para Bankir Yahudi tersebut dan mengalihkan hak kelola emas-emas tersebut kepada Presiden Amerika Serikat John F.Kennedy (JFK). Ketika itu Amerika sedang terjerat utang besar-besaran setelah terlibat dalam perang dunia. Presiden JFK menginginkan negara mencetak uang tanpa utang.
    Karena kekuasaan dan tanggung jawab Federal Reserve bukan pada pemerintah Amerika melainkan di kuasai oleh swasta yang notabene nya bankir Yahudi. Jadi apabila pemerintah Amerika ingin mencetak uang, maka pemerintah harus meminjam kepada para bankir yahudi tersebut dengan bunga yang tinggi sebagai kolateral. Pemerintah Amerika kemudian melobi Presiden Soekarno agar emas-emas yang tadinya dijadikan kolateral oleh bankir Yahudi di alihkan ke Amerika. Presiden Kennedy bersedia meyakinkan Soekarno untuk membayar bunga 2,5% per tahun dari nilai emas yang digunakan dan mulai berlaku 2 tahun setelah perjanjian ditandatangani. Setelah dilakukan MOU sebagai tanda persetujuan, maka dibentuklah Green Hilton Memorial Agreement di Jenewa (Swiss) yang ditandatangani Soekarno dan John F.Kennedy. Melalui perjanjian itu pemerintah Amerika mengakui Emas batangan milik bangsa Indonesia sebesar lebih dari 57.000 ton dalam kemasan 17 Paket emas.
    Melalui perjanjian ini Soekarno sebagai pemegang mandat terpercaya akan melakukan reposisi terhadap kolateral emas tersebut, kemudian digunakan ke dalam sistem perbankan untuk menciptakan Fractional Reserve Banking terhadap dolar Amerika. Perjanjian ini difasilitasi oleh Threepartheid Gold Commision dan melalui perjanjian ini pula kekuasaan terhadap emas tersebut berpindah tangan ke pemerintah Amerika. Dari kesepakatan tersebut, dikeluarkanlah Executive Order bernomor 11110, di tandatangani oleh Presiden JFK yang memberi kuasa penuh kepada Departemen Keuangan untuk mengambil alih hak menerbitkan mata uang dari Federal Reserve. Apa yang pernah di lakukan oleh Franklin, Lincoln, dan beberapa presiden lainnya, agar Amerika terlepas dari belenggu sistem kredit bankir Yahudi juga diterapkan oleh presiden JFK. salah satu kuasa yang diberikan kepada Departemen keuangan adalah menerbitkan sertifikat uang perak atas koin perak sehingga pemerintah bisa menerbitkan dolar tanpa utang lagi kepada Bank Sentral (Federal Reserve)
    Tidak lama berselang setelah penandatanganan Green Hilton Memorial Agreement tersebut, presiden Kennedy di tembak mati oleh Lee Harvey Oswald. Setelah kematian Kennedy, tangan-tangan gelap bankir Yahudi memindahkan kolateral emas tersebut ke International Collateral Combined Accounts for Global Debt Facility di bawah pengawasan OITC (The Office of International Treasury Control) yang semuanya dikuasai oleh bankir Yahudi. Perjanjian itu juga tidak pernah efektif, hingga saat Soekarno ditumbangkan oleh gerakan Orde baru yang didalangi oleh CIA yang kemudian mengangkat Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Sampai pada saat Soekarno jatuh sakit dan tidak lagi mengurus aset-aset tersebut hingga meninggal dunia. Satu-satunya warisan yang ditinggalkan, yang berkaitan dengan Green Hilton Memorial Agreement tersebut adalah sebuah buku bersandi yang menyembunyikan ratusan akun dan sub-akun yang digunakan untuk menyimpan emas, yang terproteksi oleh sistem rahasia di Federal Reserve bernama The Black screen. Buku itu disebut Buku Maklumat atau The Book of codes. Buku tersebut banyak di buru oleh kalangan Lembaga Keuangan Dunia, Para sesepuh Mason, para petinggi politik Amerika dan Inteligen serta yang lainnya. Keberadaan buku tersebut mengancam eksistensi Lembaga keuangan barat yang berjaya selama ini.
    Sampai hari ini, tidak satu rupiah pun dari bunga dan nilai pokok aset tersebut dibayarkan pada rakyat Indonesia melalui pemerintah, sesuai perjanjian yang disepakati antara JFK dan Presiden Soekarno melalui Green Hilton Agreement.
    Padahal mereka telah menggunakan emas milik Indonesia sebagai kolateral dalam mencetak setiap dollar.
    Hal yang sama terjadi pada bangsa China dan Philipina. Karena itulah pada awal tahun 2000-an China mulai menggugat di pengadilan Distrik New York. Gugatan yang bernilai triliunan dollar Amerika Serikat ini telah mengguncang lembaga-lembaga keuangan di Amerika dan Eropa. Namun gugatan tersebut sudah lebih dari satu dasawarsa dan belum menunjukkan hasilnya. Memang gugatan tersebut tidaklah mudah, dibutuhkan kesabaran yang tinggi, karena bukan saja berhadapan dengan negara besar seperti Amerika, tetapi juga berhadapan dengan kepentingan Yahudi bahkan kabarnya ada kepentingan dengan Vatikan. Akankah Pemerintah Indonesia mengikuti langkah pemerintah Cina yang menggugat atas hak-hak emas rakyat Indonesia yang bernilai Ribuan Trilyun Dollar… (bisa untuk membayar utang Indonesia dan membuat negri ini makmur dan sejahtera)

    ,

    ELVIPS.COM - Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri pecahkan rekor kerugian negara dalam penanganan kasus korupsi penjualan Kondensat SKK Migas kepada PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan negara mengalami kerugian sebesar USD 2,7 Miliar atau sekitar Rp27 Triliun dengan nilai tukar Rp10.000 per-USD1. 


    Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif BPK dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara (PKN) terkait kasus penunjukan PT TPPI sebagai penjual Kondensat bagian negara oleh Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (sekarang SKK Migas) Tahun 2008-2012.


    Hasil audit BPK yang diterbitkan pada tanggal 20 Januari 2016, menyebutkan adanya kerugian negara sebesar USD 2,716, 859,655.37 karena adanya sejumlah penyimpangan dalam proses tender maupun pelaksanaan proyek tersebut.

    Seperti diketahui, BPK telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaaan (LHP) atas Pemeriksaan Investigatif dalam kasus PT TPPI. Laporan BPK ini berisikan PKN atas Penunjukkan PT TPPI sebagai Penjual Kondensat Bagian Negara oleh Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (sekarang SKK Migas) Tahun 2008-2012 pada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (ex BP MIGAS) dan Instansi Terkait Lainnya. 

    Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional Yudi Ramdan Budiman menjelaskan, pemeriksaan tersebut merupakan tindak lanjut atas permintaan Bareskrim Polri melalui Surat tanggal 16 Juni 2015 perihal Perhitungan Kerugian Negara.

    Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, kata Yudi, BPK menyimpulkan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundangan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam penunjukan PT TPPI sebagai penjual kondensat bagian negara dan pelaksanaannya yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara.

    "Hasil pemeriksaan tersebut selanjutnya akan dipergunaan oleh Bareskrim Polri dalam menuntaskan kasus tersebut," kata Yudi, Jumat (22/01/2016). 

    Kasus tersebut bermula dari penunjukan langsung BP Migas terhadap PT TPPI pada Oktober 2008 terkait penjualan kondensat untuk kurun waktu 2009-2010. Sementara, perjanjian kontrak kerja sama kedua lembaga tersebut dilakukan pada Maret 2009. Penunjukan langsung ini menyalahi peraturan BP Migas Nomor KPTS-20/BP00000/2003-50.


    http://www.lensaberita.net/2016/01/fakta-terjadi-di-era-sby-negara-rugi-rp.html
    http://nasional.rimanews.com/hukum/read/20160123/257256/Mengerikan-Negara-Rugi-Rp27-Triliun-Korupsi-Kondensat-SKK-Migas-TPPI-


Top